Pendidikan Indonesia yang Cacat: PPKn


PPKn = Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PMP = Pendidikan Moral Pancasila

Walau berbeda nama, intinya mah sama saja = Ketaqwaan, Kemanusiaan, Keadilan, dan Ke-an  – ke-an lainnya. Memang mata pelajaran ini terlihat begitu mulia, tetapi bagiku (maaf kalau kasar) hanyalah bullshit.

Sebenarnya inti dari pelajaran ini kan sekumpulan moral yang dihubung-hubungkan dengan Pancasila dan UUD ’45. Kalau moral yang diajarkan, mengapa harus ditulis? Padahal moral itu kan aturan yang tidak tertulis.

Bagiku, moral itu tidak bisa diajarkan secara text booked. Moral itu hanya bisa diajarkan ketika kita tidak di dalam kelas, sedang berada di dunia luar dan sedang menghadapi segala persoalannya. Tidak ada siswa-siswi yang mendengarkan dan mencamkan baik-baik pelajaran PPKn di kelas.

Jika tidak percaya, coba tanya anak-anak SMP dan SMA, apa menurut mereka pelajaran PPKn dan PMP itu. Pasti mereka menjawab, “Ah, cuma pelajaran “ngemeng-ngemeng”, ga ada intinya. Kalau ulangan ga usah belajar, “ngecap” juga bisa. Paling belajarnya cuma hapalin pasal-pasal UUD, sisanya mah nyampah.”

Moral itu akan lebih mengena jika diajarkan ketika kita berada di luar. Bayangkan di kelas Bu Guru mengatakan, “Sebagai manusia yang ber-Pancasila, kita harus bertenggang rasa atau tepo seliro”. Coba bandingkan dengan ketika bulan puasa, kita yang tidak berpuasa makan di depan orang yang puasa. Lalu kita diingatkan atau bahkan dimarahi oleh orang lain untuk bertenggang rasa. Pasti kita akan lebih mengingat moral dari peristiwa tersebut daripada di dalam kelas.

Jadi menurutku pelajaran PPKn itu tidak perlu diajarkan di sekolah. Pelajaran-pelajaran seputar moral harusnya diajarkan oleh guru dan orang tua secara informal. Memang sih yang bagian pasal-pasal Pancasila dan UUD ’45 perlu karena itu dasar negara dan undang-undang. Tetapi, sisanya yang tentang moral-moral tidak perlu. Itu hanya menjadi pelajaran omong kosong dan menggombal. Ketika ulangan, siswa-siswi diuji seberapa baguskah mereka menggombal dan berbohong. Semakin hebat gombalannya, semakin tinggi nilainya. Jadilah negara kita banyak orang-orang gombal dan munafik (ga segitunya juga sih efeknya, hehehe)

Sebaiknya pelajaran Pancasila dan UUD ’45 digabungkan dengan ilmu politik dan pemerintahan. Terus terang, kita perlu pengetahuan dasar tentang sistem pemerintahan kita: bagaimana partai politik dibuat, bagaimana sistem perundang-undangan, tugas-tugas pejabat negara, dll. Tidak perlu terlalu dalam sih, yang penting cukup untuk mengerti kejadian-kejadian politik di negeri sendiri.

About Junot D. Ojong

Author is a control systems engineer at a private company in Jakarta.
This entry was posted in Sekedar Cerita and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Pendidikan Indonesia yang Cacat: PPKn

  1. inez says:

    lha masalahnya kita tu tiap ada masalah politik apa gt langsung ditutup2in.. dulu aja gosipnya pelajaran sejarah kita kan dimanipulasi biar ga ngejelek2in orba. ~_~ pemerintah masih terlalu arogan bwt terbuka ke rakyatnya aplg ank2 sekolah.

    • Junot D. Ojong says:

      Yah, susah dnk. Ga perlu ngajarin tentang seluk beluknya banget sih. Yang penting aturan-aturan teknis yang benar, ga peduli benar2 dijalanin atau ga. Gitu aja ga bisa ya?

  2. Axl rose says:

    Kamu pengin orang indonesia jadi barbar ya? Apa buktinya? Gampang, lihat perilaku lalu lintasnya orang indonesia oke? Ada pelajaran moral aja udah kacau, apalagi gak ada….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s